• Beranda
  • Koleksi Skripsi
  • Perbuatan Ingkar Janji Menikahi Dilihat Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1644 K/Pdt/2020)

ID Koleksi:

44209

Jenis Koleksi:

Skripsi

Pengarang:

Aliffia Maharani

NPM:

1606910235

Jurusan:

PK 1 (Hukum Perdata)

Program Studi:

Ilmu Hukum

Pembimbing:

Endah HArtati, S.H., M.H.

Nomor Panggil:

PK 1-0001417

Pemilik:

PDRH FHUI

Kota Penerbitan:

Depok

Tahun:

2022

Lokasi:

FHUI Depok

Keyword:

hukum jaminan ; jaminan fidusia ; konvensi cape town. ; pesawat udara

Softcopy:

-

Abstrak:

Saat ini janji untuk menikahi seseorang sangat mudah diucapkan oleh sepasang pria dan wanita yang menjalin suatu hubungan asmara sebelum terlaksananya perkawinan. Sering kali ucapan janji kawin ini menjadi hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang merasa tidak terpenuhinya janji tersebut. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui bahwa adanya perbuatan ingkar janji menikahi dapat menimbulkan akibat hukum dan dapat diajukan gugatannya ke muka pengadilan untuk pertanggungjawabannya. Dalam penulisan ini permasalahan yang akan dibahas adalah perbuatan ingkar janji menikahi dilihat dari perspektif hukum perdata dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/Pdt.G/2019/PN Bms yang di kuatkan oleh Putusan 423/PDT/2019/PT SMG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020. Pada rangkaian putusan terkait perkara ini gugatan perbuatan ingkar janji menikahi dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi unsur?unsur perbuatan melawan hukum. Permasalahan pada perkara ini mengambil perspektif bahwa pemahaman ingkar janji menikahi berbeda dengan pemahaman ingkar janji yang diatur pada Buku III KUHPerdata, Ingkar janji menikahi merujuk pada ketentuan yang diatur pada Pasal 58 KUHPerdata yang ketentuannya terdapat didalam Buku I KUHPerdata, Adapun akibat hukum dari perbuatan ingkar janji menikahi ini diatur pada ayat kedua Pasal 58 yang menyatakan bahwa ganti rugi atas ingkar janji menikahi ini dapat dilakukan apabila telah ada pengumuman kawin. Pengajuan gugatan atas perbuatan ingkar janji menikahi itu sendiri dapat menggunakan unsur ? unsur pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang tujuannya untuk memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat bahwa perbuatan ingkar janji menikahi dapat dituntut ke muka pengadilan karena dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi pihak yang tidak terpenuhi janjinya.

Ketersediaan

Eksemplar: 1 dari 1

Tersedia di: PDRH FHUI Depok

Dilihat: 7314 kali

Pinjam Koleksi ini

*Harus login terlebih dahulu yah!

PDRH-FHUI

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

Follow Sosial Media PDRH FHUI

Bergabunglah bersama kami untuk tetap terhubung dan berkomunikasi dengan saluran media sosial kami.